"Kalau hasil pembicaraan dengan teman - teman di DPR standar anggaran pertahanan Rp 50 triliun. Harapannya sih anggaran pertahanan itu Rp 100 triliun," ujar Luthfi Hasan Ishak, Ketua Komisi I DPR RI dalam peluncuran buku Almanak : Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 2009 di Hotel Atlet Century Jakarta, Senin (26/10).
Menurut Lutffi, bila berbicara masalah reformasi yang terjadi di TNI maka hal utama yang diperjuangkan adalah kesejahteraan bagi prajurit - prajurit TNI. Karena masalah manajemen dan policy bisa menjadi tidak efektif ketika kesejahteraan terganggu.
"Dimana - mana revolusi terjadi karena kesejahteraan terganggu sehingga fenomena yang sekarang muncul yang dianggap indisplinen di TNI/Polri itu lebih banyak didominasi masalah kesejahteraan. Jadi harus kita pastikan kesejahteraannya agar lebih aman," ujarnya.
Menurut Luthfi, banyak cara untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Misalnya mengambil mengambil anggaran pendidikan yang mencapai 20% APBN. Dengan memanfaatkan anggaran pendidikan maka anak - anak TNI dibebaskan biaya pendidikannya dari SD hingga perguruan tinggi.
"Kita berharap nanti seluruh anak TNI/Polri itu digratiskan pendidikannya sampai perguruan tinggi karena kalau tidak bisa memberikan tambahan kesejahteraan dikurangi minimal beban pendidikannya," paparnya.
Selain pendidikan, sambung Luthfi, biaya kesehatan untuk prajurit ditingkatkan. Sehingga ketika akan berobat penyakit tersebut tidak langsung sembuh dengan sendirinya karena melihat peralatan medis yang minus.
"Selama ini kesehatan untuk prajurit dibawah standar sekali. Kalau datang ke klinik di barak militer peralatannya sangat minim. misalnya kalau datang sakit gigi maka bisa jadi sakit gigi hilang karena melihat peralatannya yang sangat minim," ujarnya.
Lebih lanjut Luthfi mengatakan, tugas prajurit adalah mempertaruhkan fisiknya tapi pelayanan kepada fisiknya tidak memadai.
"Mestinya Depkes yang kelebihan anggaran bisa memberikan terobosan asuransi kesehatan yang premium atau platinum kepada prajuriti TNI. Anggaran ini tidak harus diambil dari pos anggaran pertahanan tapi diambil dari lain maka ini bisa meringankan," jelasnya.
Ketika ditanya saat ini TNI juga memiliki rumah sakit diantaranya RSPAD, menurut Luthfi, rumah sakit besar itu digunakan untuk kesehatan level perwira sementara untuk level prajurit tidak diakomodir.
"Silakan cek bagaimana kondisi prajurit - prajurit yang ingin berobat. Berbeda dengan yang perwira. Jadi saya berbicara untuk yang level prajurit kalau perwira mungkin sudah ada tunjangan - tunjangan sementara jumlah terbesar adalah prajurit," ujarnya.
Saat ini sambung Luthfi, setiap prajurit mendapatkan uang lauk pauk Rp 35 ribu/hari. Padahal di luar negeri standar satu kali makan untuk satu prajurit adalah 5 dolar.
"Sementara prajurit kita Rp 35 ribu digunakan untuk 3 kali makan. Di UK 5 pond untuk satu kali makan. Jadi terlalu banyak timpangnya," ungkapnya.
Lebih lanjut Luthfi mengatakan, bila standar itu telah diterapkan maka pihaknya juga akan mendesak transparansi dan akuntabilitas masalah anggaran pertahanan. Karena transparan dan akuntabilitas juga harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan untuk prajurit.
"Saya setuju program akuntabilitas tapi jangan terlalu didesak. Jadi harus balance antara tuntutan akuntabilitas dan transparansi dengan kita memfasilitasi basicly mereka."
Untuk membuat prajurit sejahtera, lanjut Luthfi, pihaknya akan memperjuangkan nasib prajurit yang kesejahteraannya dibawah standar.
"Kita akan berjuang terus tapi nanti kita akan berbicara dengan fraksi - fraksi yang lain untuk bersama - sama memperjuangkan kepentingan TNI tidak tergantung kepada Departemen Keuangan dalam membuat balance anggaran. Kita akan perjuangkan karena bagaimana mau aman kalau penjaga keamanan tidak mendapatkan kesejahteraan," pungkasnya.
0 comments:
Post a Comment
Terima Kasih Ps Frens komentarmu sangat berarti bagi kemajuan dan keselamatan Penerbangan Indonesia."shArE aND think IT diFFerent"
Note: Only a member of this blog may post a comment.